Pemohon/Calon auditee mengajukan permohonan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) kepada PT.BWI (tembusan kepada Direktur Jenderal  PHPL, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan Kepala BPHP) dengan mengirimkan Surat Permohonan Penilaian Kinerja PHPL dan mengisi formulir Permohonan Penilaian Kinerja PHPL (FRM-BWI-03.01) disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam form permohonan (persyaratan terlampir) yang disediakan oleh PT.BWI di website atau dapat diminta langsung kepada PT.BWI via email. Dalam Form Permohonan memuat :

  1. Profil Pemohon.
  2. Ruang Lingkup Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL.
  3. Informasi Lain yang diperlukan minimal sesuai ketentuan  Daftar      Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 13 Rev.0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Permohonan lengkap yang sudah ditanda-tangani pimpinan perusahaan dapat disampaikan langsung ke Kantor PT Borneo Wanajaya Indonesia, melalui email ke ptborneowanajaya@gmail.com atau per surat ke alamat  Kantor PT Borneo Wanajaya Indonesia.

Bila Permohonan lengkap, Direktur Sertifikasi melakukan kajian teknis permohonan Penilaian Kinerja PHPL terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon/Calon Auditee dengan mengisi formulir Kajian Teknis Permohonan Penilaian Kinerja PHPL (FRM-BWI-03.02), berkoordinasi dengan Pemohon/Calon Auditee dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar :

  1. Persyaratan Penilaian didefinisikan secara jelas, dipahami dan didokumentasikan;
  2. Tidak terdapat perbedaan pengertian antara PT Borneo Wanajaya Indonesia dengan Pemohon/Auditee;
  3. PT Borneo Wanajaya Indonesia mampu melaksanakan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi Auditee.

Dalam hal pemohon/calon auditee tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai mana yang telah terlampir pada form permohonan maka pemohon/calon auditee diminta melengkapi persyaratan yang telah terlampir.

MR juga melakukan kajian ketidakberpihakan terhadap permohonan tersebut dengan mengisi formulir Kajian Ketidakberpihakan Pada Permohonan Penilaian Kinerja PHPL(FRM-BWI-01.01) untuk melihat apakah ada konflik kepentingan personil, kepemilikan maupun pekerjaan konsultasi antara kedua belah pihak.

Dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan Penilaian Kinerja PHPL secara multilokasi (multisite), maka Direktur Sertifikasi menindaklanjuti dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan (100%).

Jika calon auditee telah memenuhi seluruh persyaratan Penilaian Kinerja PHPL dan tidak ada konflik kepentingan, maka Direktur Umum (MU) menyelesaikan urusan kontrak dengan auditee, dan Direktur Utama menandatangani Perjanjian Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL (FRM-BWI-03.03). MR juga melakukan kajian ketidakberpihakan pada perjanjian Penilaian Kinerja PHPL dengan mengisi Formulir Kajian Ketidakberpihakan pada Perjanjian Penilaian Kinerja PHPL (FRM-BWI-01.02) untuk melihat ada tidaknya konflik kepentingan keuangan di dalamnya.